Stok Ban Alat Berat Langka, Kementerian ESDM Mulai Terusik – Dampak berkelanjutan dari sulitnya impor yang disebabkan polemik Sinas-NK masih terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2023. Sinas-NK yang rencananya untuk memperbaiki sistem impor barang masuk ke dalam negeri, ternyata menjadi pisau bermata dua bukan hanya bagi para importir namun juga untuk negara.
Imbas dari Sinas-NK yang seolah menjadi penutup kran impor awalnya memang hanya dirasakan oleh pengusaha impor. Namun, karena hal ini masih berlarut-larut, stok barang impor terutama yang memiliki andil besar dalam perekonomian negeri akhirnya terkuras juga. Salah satunya adalah menipisnya stok ban alat berat di dalam negeri. Susahnya mendatangkan ban dari luar negeri membuat stok yang tersisa juga terus berkurang dan akhirnya menjadi langka.
Langkanya ban alat berat termasuk ban dump truck yang menjadi penopang utama alat berat terutama di area pertambangan, tentunya membuat pengusaha pertambangan juga mulai mengencangkan ikat pinggang. Langkanya ban impor membuat ban produksi lokal juga disasar oleh para pengusaha tambang karena memang tidak ada pilihan lain. Perusahaan tambang yang biasa menggunakan ban impor, tentunya akan banyak berpikir ulang dan menghitung kembali keuntungan jika beralih ke ban lokal yang umumnya dibandrol dengan harga lebih tinggi daripada ban impor.
Bahkan, daruratnya ban alat berat yang langka sudah sampai mengusik Kementerian ESDM. Seperti dilansir dari CNBC, Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif menyatakan kekhawatirannya terkait kelangkaan ban alat berat. Beliau mengatakan bahwa meskipun produksi batu bara untuk semester pertama 2023 masih berjalan normal, ketersediaan ban untuk lat berat tambang hanya bisa memenuhi kebutuhan hingga 1 – 2 bulan ke depan. Artinya, pada bulan September 2023 ini, jika kran impor masih belum terselesaikan, maka produksi batu bara maupun produk tambang lainnya akan terpengaruh, bahkan bisa saja terhenti. Bagaimana mungkin bisa berjalan jika tidak ada ban.
Produksi yang menurun bahkan mungkin bisa saja terhenti tentu saja akan mempengaruhi perekonomian negara, apalagi sektor pertambangan adalah sektor yang besar pengaruhnya dalam perekonomian Indonesia. Untuk menindaklanjuti polemik ini, Kementerian ESDM sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian guna mencari jalan keluar.
Selain itu, kekhawatiran Kementerian ESDM juga berhubungan dengan target pencapaian produksi tahun ini. Pasalnya, melansir dari MODI, produksi batu bara hingga 22 Juli 2023 baru mencapai 390,34 juta ton atau 56,20% dari target yang harus dicapai pada akhir tahun. Pencapaian ini diperoleh dengan kondisi produksi yang masih normal dan belum ada kendala pada suplai ban. Jika paruh kedua tahun ini produksi menurun karena suplai ban yang semakin langka atau bahkan habis, tentunya dikhawatirkan target tahunan tidak tercapai.
Kita semua berharap polemik terkait kran impor ini terselesaikan dan semuanya dapat kembali seperti semula. Karena hal ini akan berpengaruh ke semua lini masyarakat juga. Impor susah, ban langka, maka produksi hasil tambang juga akan bermasalah. Lebih jauh lagi, perusahaan-perusahaan importir juga akan turun omset serta pendapatannya, bahkan mungkin merugi dan imbasnya bisa mencapai karyawan yang merupakan masyarakat kelas bawah. Jika perusahaan merugi, apalagi perusahaan yang masih berkembang, bisa saja melakukan PHK pada karyawannya demi memangkas biaya operasional perusahaan.
